kepala daerah kabupaten adalah. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota. kepala daerah kabupaten adalah

BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Buru Selatan di Maluku dan Kabupaten. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 000,00 sebulan; Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota adalah Rp. 6. 12. Draf Raperda pada dasarnya adalah kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah sosial yang hendak. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil. Perda Provinsi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). 387) yang disunting oleh S. 3 kecamatan di Jakarta Selatan. 3. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi; Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala. 4. Kendaraan Polisi Pamong Praja. Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut: 1. 3. Judul Keputusan. Rumah Dinas Bupati Subang. 2. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 7. Pemerintahan provinsi adalah penyelenggara Negara di tingkat provinsi. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten. Perbedaan mendasar antara Kota dengan Kabupaten adalah luas wilayah Kabupaten. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. 64. Kedudukan. Kabupaten/Kota. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 800. Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah danSalah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafuntuk on Anggaran Sementara (PPAS). 871,98 Ha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031 yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kepala Luhak Anwar Dt. Madjo Basa Nan Kuning: 23 Januari 1946 Dr. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ter diri dari dekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur: Hasballah M. , (2008: 141), dalam pasal 3 UU nomor 32 tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemerintahan daerah tingkat provinsi terdiri dari pemerintah daerah kabupaten atau kota yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerahnya, untuk pemimpin daerah kabupaten disebut. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama. Riva'i 1946. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak membagi kewenangannya dengan KPM lainnya, sementara dalam RUPS, Kepala Daerah sebagai pemegang saham tergabung dalam RUPS bersama pemegang saham lainnya. Layaknya semua soal uji kompetensi umumnya, pertanyaan badan eksekutif di daerah kabupaten adalah juga. 3. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 5. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Dr. Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). ”. Lihat pula Daftar partai politik Indonesia. Berbeda dengan struktur organisasi pemerintahan kecamatan, Di wilayah Kabupaten/ kota, Jabatan Kepala Daerah dipegang oleh seorang Bupati/ Walikota,. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 4. Salah satu hasil reformasi tahun 1998, adalah otonomi daerah. 23. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya. Sebaran akhir masa jabatan kepala daerah. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah. Workshop ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari LKPD kabupaten/kota di. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kabupaten Toba adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia yang dibentuk pada tahun 1998 atas pemekaran daerah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. 8. DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatWali Kota (Mayor) adalah kepala daerah untuk daerah Kota (Municipality) atau Kotamadya. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. - 10 -Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. kepala daerah yg diproyeksikan oleh lama masa lerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau jawa tahun 2009-2016. Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun. c. Baca juga: Daftar 101 Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Selesai pada 2022. 1/1995. Kabupaten Administrasif Kepulauan Seribu dibentuk. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. TUGAS, WEWENANG, dan HAK. TEKNIS. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan. Otonomi daerah di Indonesia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan DanKepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Sedangkan temuan audit BPK dan karakteristik kepala daerah yg diproyeksikan oleh umur dan pendidikan tidak tidak berpengaruh yang signifikan pemerintah Jakarta - . Desa dalam UU No. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupatenjkota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Si 197509261994121001: II. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. Salah satu di antaranya adalah Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya, Andika Hazrumy, yang akan berakhir masa jabatannya pada 12 Mei 2022 mendatang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang. 2 Sarana Prasarana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Kendaraan Roda 43. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini. Kepala daerah untuk provinsi disebut dengan gubernur,. Selesai Menjabat (Direncanakan) Kabupaten Banyuasin Daftar Bupati / Wakil Bupati. Sejarah Bapenda. Selain itu,. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Disebutkan bahwa di Kabupaten Bantul ada 16 pejabat diduga tidak netral yang terdiri dari Kepala BKD, Inspektorat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kantor, beberapa Camat, Kabag dan Lurah. 989 jiwa pada tahun 2022. Kecamatan yang. 4 tahun 1968, Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang . Peraturan Kepala. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Ibu kotanya adalah Marabahan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah 9. 2. Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 7. Dinas daerah dipimpin kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 kecamatan dalam wilayah administrasi. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Pendapat lain mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah rezim otonomi daerah karena diatur di bawah Bab VI Pemerintahan Daerah, yang berbeda. Peraturan daerah. A. Perda Provinsi. Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 163 III. - 11 - Pasal 13Pelantikan penjabat kepala daerah di Indonesia pada tahun 2023 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. a. Reading Time: 3 minutes Share artikel iniDalam struktur pemerintah daerah, seorang kepala pemerintah daerah disebut gubernur dalam lingkup propinsi, bupati dalam lingkup kabupaten, dan walikota dalam lingkup kotamadya. Kendati Pilkada masih berlangsung pada 2024, tercatat ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini, 7 di antaranya adalah gubernur. Dalam Pemilukada. Peraturan daerah merupakan wujud. Indonesia adalah negara yang terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. 7. ”Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 382,26 km² dan berpenduduk sebanyak 163. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. disinsentif untuk wilayah daerah kabupaten atau kota; dan d. 5. Akan tetapi, sebenarnya kata provincie itu pun berasal dari bahasa Latin, yaitu provinciae yang berarti daerah kekuasaan. 5. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan. 4. Berikut kewenangan pemerintah daerah untuk provinsi. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kota otonom setingkat provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. Lembaga teknis daerah kabupaten atau kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan guna meningkatkan keserasian pembangunan di. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat. Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Atju Syamsudin. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. 1. (3). pemerintahan daerah kabupaten dan Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 20. Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua: Bambang. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sederet kepala daerah ini telah menjabat sejak terpilih pada Pilkada serentak 2018 yang digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. A. Selain tiga yang dijerat OTT pada Januari 2022, kepala daerah lain yang terjerat proses hukum di KPK adalah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. VISI & MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI MERUPAKAN PELAKSANAAN AMANAT TUGAS DARI VISI MISI KEPALA DAERAH YANG TERTUANG DI DALAM RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI. Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah; 168. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatra Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. 6. 5. Thaib: Syahrul bin Syamaun:. 5. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari empat kecamatan. Nomenklatur adalah nama-nama jabatan yang ada dalam struktur organisasi 10. 2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis dan nota perhitungan). Sebagai contoh Kabupaten/Kota yang mempunyai permasalahan tersebut antara lain Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, berupa: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan SOP; 2. bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pelaksana perangkat daerah. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota. Pemerintah kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah koordinasi pemerintah provinsi yang bersangkutan. 2.